Prov. Jabar Mengejar Terpenuhinya Anggaran Pendidikan 20%

Dana Pendidikan 20%, Beberapa Kegiatan SKPD Dikurangi

	Visi Jawa Barat "Dengan Iman dan Takwa, Jawa Barat Sebagai Provinsi Termaju dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010"
Ahmad Heryawan		Yusuf M Effendi
Gubernur Jawa Barat		Wakil Gubernur Jawa Barat

Pan-Gar DPRD merespon rencana Pemprov. Jabar yang akan mengalokasikan 20% anggaran pendidikan dari jumlah volume anggaran. Pan-Gar merespon positif rencana tersebut dan diharapkan dapat direalisasikan dalam APBD tahun 2009.

Tentang pendukungan anggaran, merujuk pada perkembangan kemampuan anggaran dalam APBD, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pengalokasian 20% anggaran pendidikan. Hal tersebut, harus dipersiapkan solusinya melalui pengurangan frekuensi dari beberapa kegiatan, papar anggota Pan-Gar DPRD Jabar, Helmi Attamimi dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id (14/7).

Menurut Helmi, Pemprov. Jabar bersama-sama legislative sudah menggagas alokasi dana pendidikan sebesar 20% pada penyusunan APBD tahun 2008 secara bertahap. Dana pendidikan sebesar 20% ditargetkan dapat direalisasikan dalam tahun 2010 mendatang.

Sementara itu, Gubernur dan Wagub periode 2008-2013 telah mengagendakan program pendidikan sebagai program strategis yang salah satunya penganggaran dana pendidikan sebesar 20% di tahun 2009.

Legislatif Jabar merespon rencana tersebut, sehingga dalam tahun 2009 alokasi dana pendidikan akan diperjuangkan mencapai 20% dari jumlah volume APBD. Jika hal tersebut dapat terealisasi, beberapa kegiatan yang saat ini sudah rutin yang tersebar di SKPD diharapkan dikurangi.

Kegiatan yang direkomendasikan untuk dikurangi frekuensinya atau diefisienkan antara lain : perjalanan dinas, pembelian BBM untuk kendaraan dinas serta pemeliharaan kendaraan dinas.

Selain itu, sambung Helmi, dalam rangka mendukung pengalokasian dana pendidikan sebesar 20% upaya mendongkrak pendapatan harus terus digalakkan. Langkah tersebut, tentunya harus diimbangi dengan perbaikan fasilitas layanan public.

Solusi berikutnya, dalam rangka efisiensi anggaran, penyertaan modal untuk BUMD yang sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan sebaiknya pemberian penyertaan modal untuk sementara tidak diberikan.

Jika dalam tahun 2009, dana pendidikan dapat mencapai 20% dari jumlah volume APBD Dinas Pendidikan diharapkan dapat membuat rencana program secara terpadu, baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemkab/Pemkot.

Rencana program secara terpadu, diantaranya sangat diperlukan dalam rangka menuntaskan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, dimana kerusakan di Jabar terbilang tinggi yang mencapai 30%.

Langkah lainnya yang diperlukan, ujar Helmi mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran serta mengoptimalkan sinergitas pelaksanaan program pendidikan untuk mencegah terjadinya duplikasi anggaran.

dari: jabarprov.go.id, Senin, 14 Juli 2008